Martapura, infoPublik – Penyusunan profil keaksaraan daerah Kabupaten Banjar telah memasuki babak akhir. Ekspose akhir  dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Banjar di aula Bauntung Minggu, (6/8) oleh tim perencana, tim pelaksana, tim pengawas serta tenaga ahli.
Penyusunan profil keaksaraan guna mendeskripsikan tingkat keaksaraan masyarakat dan mendeskripsikan penyebab kesulitan keaksaraan yang ada di Kabupaten Banjar.
H. Syahruddin, Kabid Sosbud dan SDM Bappelitbang Kabupaten Banjar saat memimpin rapat menyebutkan, pentingnya keaksaraan yaitu sesuai perkembangan zaman dan teknologi, menuntut masyarakat untuk dapat menghadapi tantangan dan berdaya saing tinggi.
“Bahkan tak hanya itu, dengan masih adanya penduduk yang buta aksara maka dapat menghambat pembangunan suatu daerah, karena masyarakat yang kesulitan aksara akan tertinggal dan akhirnya menjadi termarginal.  Oleh karena itu, masyarakat yang kesulitan aksara perlu diberikan pendidikan yang instensif untuk dapat melek huruf,” ujarnya.
Sementara itu berdasarkan data BPS di tahun 2016 masih berada pada 2,94% dari jumlah penduduk Kabupaten Banjar. Tim tenaga ahli penyusun profil keaksaraan menginformasikan beberapa hal penyebab masih adanya buta aksara di Kabupaten Banjar, di antaranya karena belum seluruh pondok pesantren yang menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan atau yang biasa disebut paket.
Berdasarkan penyusunan profil tersebut, penuntasan buta aksara akan diupayakan dengan pendidikan keaksaraan yaitu  pendidikan yang diberikan kepada mayarakat yang belum pernah memperoleh pendidikan atau drop out di sekolah dasar.  
Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dasar, kemampuan baca tulis fungsional yang diintegrasikan dengan mata pencaharian.  Masyarakat sedapat mungkin diusahakan belajar pendidikan dasar yaitu membaca, menulis, berhitung secara terpadu dengan pendidikan mata pencaharian dan diikuti dengan kegiatan berusaha.  Selain itu dilaksanakan program pendidikan kesetaraan dengan tujuan nantinya ada pengalokasian dana serta diikuti dengan kebijaksanaan pemerintah daerah. (MC-Kab.Banjar/dhani/dani/eyv)