Rapat kerja Kabupaten Banjar Bahas Evaluasi BPD dan Perangkat Desa

Martapura, InfoPublik -Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa gelar Rapat kerja Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Banjar, untuk membahas Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD dan pembekalan kepada Pemerintahan Desa dan Mitra, di Mahligai Sultan adam Martapura, Kabupaten Banjar, Senin (31/12/2018).

Rapat ini dibuka secara langsung oleh Bupati Banjar H Khalilurrahman, hadir juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Asisten Pemerintahan Banjar, Kepala Dinas PMD, Camat se-Kabupaten Banjar dan Ketua BPD se-Kabupaten Banjar.

Bupati H Khalilurrahman dalam arahan dan pembekalannya mengingatkan perangkat desa untuk betul-betul menjalankan fungsi dan tugasnya."Kalau desa itu tidak bisa otoriter karna ada BPDnya samalah seperti pemerintahan ada legislatif eksekutifnya,"ujar Bupati Banjar.

Khalilurrahman berharap rapat kerja BPD dan Camat se-Kabupaten Banjar dengan tema "Evaluasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi BPD di Kabupaten Banjar dalam Melaksanakan Tugas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Mitra Pembakal di Desa" ini mampu berperan penting dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa dengan ikut berpartisipasi dan memberikan warna.

Guru khalil sapaan akrab Bupati Banjar, selama ini perlu ditingkatkan lagi BPD ini, jadi kalau dengan kepala desa betul-betul memfungsikan BPD nya maka jalannya pemerintah desa lebih baik, tenang, dan adem ayem.Untuk BPD ini saya berharap lebih Maksimal ditingkatkan lagi untuk kedepannya."kata Guru Khalil.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar Aspihani Sebagai Dinas Pemerintahan desa memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintahan desa baik itu kepala desa maupun pemerintahan desa.

BPD merupakan mitra kerja yang bersifat membangun, kritikan- kritikan membangun. Contoh ada kerusakan jalan didesa dijadikan masukan pemerintahan desa."Kita menyadari dengan keterbatasan dana yang ada didesa karna pembangunan ini bersumber dari pusat di prioritaskan hanya 2 pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Keterbatasan anggaran ini kita tidak bisa membalikkan telapak tangan,"katanya.

Karna terbatasan anggaran di Pemerintah Kabupaten, sehingga karna infrastruktur sangat menunjang sarana transfortasi tentu akan meningkatkan prekonomian dan memudahkan akses untuk anak-anak sekolah.

"Kita harus melakukan pembinaan dari penyalah gunaan wewenang, maka kita lakukan pergantian dari BPD nya melakukan pengusulan pergantian. Untuk saat belum terjadi dan tidak menghedaki terjadi,"ucapnya. (MC Kominfo-Kab.Banjar/Rzq/Man/Dessy/YR).