Kegiatan FGD ini bertujuan meningkatkan Kabupaten Banjar berkomitmen menuju satu data Indonesia, sesuai Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dibuka oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai. Hadir juga Kepala Dinas Kominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar, HM Farid Soufian, diikuti 49 orang peserta perwakilan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Banjar.
Kepala Diskominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar, HM Farid Soufian mengatakan, untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelanggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Maka dibutuhkan data statistik sektoral, sumber data digunakan diperoleh dari sensus, survei dan kompilasi produk administrasi.
Mengingat pentingnya peranan data, nantinya akan menjadi basis informasi dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan dan pelaksana kegiatan pembangunan. Oleh sebab itulah, ketersediaan data statistik sektoral sangat dibutuhkan dalam memberikan informasi bagi perencanaan pembangunan, maupun evaluasi atas pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
Diskominfo Statistik dan Persandian Bidang Statistik menggelar kegiatan FGD pengumpulan data statistik sektoral. Penyediaan data sektoral masih menghadapi beberapa masalah, yaitu kondisi yang ada sekarang bahwa data sektoral masih tersebar, data tidak ada dan data belum tersedia sehingga sulit dalam mengumpulkan data.
"Oleh karena itu, diharapkan kegiatan ini seluruh perangkat daerah dapat saling bertukar pikiran dalam mengumpulkan data dan membuat format data sektoral yang mana menjadi tugas pokok dan fungsi dari perangkat daerah yang bersangkutan. Nantinya format data ini menjadi format data sektoral Kabupaten Banjar," kata Farid Soufian.
Dia menyebutkan tujuan menggelar diskusi yakni, membangun koordinasi tentang penyediaan data, memperkuat data administrasi di instansi, mendukung keterbukaan informasi yang dihasilkan dan dikembangkan oleh setiap instansi, meningkatkan komitmen sektor dalam menyediakan data berkualitas dan tepat waktu.
"Mendorong pemerintah daerah memanfaatkan data untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik lainnya," tambah Farid.
Kepala Bidang E-Goverment Dinas Kominfo Provinsi Kalsel, H Bahrun mengatakan, pihaknya sangat mendukung FGD seperti yang digelar oleh Diskominfo Statistik dan Persandian Kabupaten Banjar. Selama ini, semua orang kesulitan mengakses data, maka diperlukan data untuk mendukung kebijakan berbabasi data sehingga tidak menyesatkan.
"Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 hadir karena diperlukan satu data. Mulai satu data kabupaten, provinsi hingga nasional dan memudahkan mengambil kebijakan atau keputusan strategis untuk pembangunan daerah dan pembangunan nasional," katanya.
Dia juga mengatakan, saat ini provinsi sudah memiliki portal dan mempersilakan pihak kabupaten untuk menggunakan aplikasi berbagi pakai tersebut secara cuma-cuma atau gratis. Kedepan, perlu satu data Indonesia dan data bisa seragam mulai tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional, bahkan bisa dimulai dari desa dan kecamatan (MC-kominfo-Kab.Banjar/Rzq/Man/Dessy).
Post A Comment:
0 comments: