KemenPAN-RB Evaluasi Penerapan SAKIP Pemkab Banjar

Martapura, InfoPublik - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar tahun 2020.

Evaluasi SAKIP tersebut dilaksanakan secara virtual, dipimpin langsung Bupati Banjar KH Khalilurrahman didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar HM Hilman, menyampaikan pemaparan SAKIP Kabupaten Banjar di Command Center Barokah, Pendopo Bupati Banjar, Martapura, Kalimantan Selatan, Rabu (2/9/2020).

Bupati Banjar KH. Khalilurrahman mengatakan, implentasi SAKIP di Kabupaten Banjar tiap tahun mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari nilainya. “Nilai SAKIP tahun 2016 62,62 persen, tahun 2017 68,61 persen dan tahun 2018 68,70 persen,” jelas dia.

Beberapa hal yang dilakukan guna meningkatkan Implementasi SAKIP di Kabupaten Banjar, telah dilakukan perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Perbub tahun 2018 dengan indikator kinerja.

Kemudian dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H. M. Hilman memaparkan beberapa hal penting dari 9 poin upaya tindak lanjut rekomendasi evaluasi SAKIP 2019, salah satunya yaitu telah dilakukan revisi renstra SKPD yang menyesuaikan dengan revisi RPJMD dengan Perbup Nomor 19 tahun 2019 dan Perda Nomor 13 Tahun 2018.

Perubahan RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021 berdasarkan Perda No 13 Tahun 2018 dengan visi misi terwujudnya masyarakat Kabupaten Banjar yang sejahtera dan barokah.

"Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial," ungkap Sekda.

Di antaranya yakni meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan Agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan.

"Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah," jelas dia. (MC Kab.Banjar/Prs)