Pemkab Banjar Matangkan Persiapan Pilkada Serentak

Martapura, InfoPublik – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember mendatang dan tahapan kampanye, Pemerintah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan melaksanakan pertemuan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Komisi Pemilihan Umum Banjar dan Badan Pengawas Pemilu, terkait persiapan Pilkada.

Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar H. M. Hilman, di Mahligai Sultan Adam Martapura, Selasa (01/12/2020).

Menurut Ketua KPU Banjar Muhaimin, untuk persiapan logistik Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar sudah siap secara keseluruhan.

Hanya saja, lanjut dia, logistik Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, masih menunggu formulir C Plano. “Kita masih menunggu formulir C plano yang belum lengkap untuk segera didistribusikan ke 20 kecamatan,” ujar dia.

Lebih jauh Muhaimin menjelaskan, untuk perlengkapan APD, sebagian sudah didistribusikan, namun untuk sarung tangan lateks dan thermo gun hingga kini masih menunggu kiriman.

Menanggapi hal tersebut Kapolres Banjar AKBP Andri Koko Prabowo menyarankan kepada KPU Banjar untuk segera memastikan kapan datangnya kekurangan perlengkapan tersebut. ”Dipastikan kapan datangnya, biar kita bisa mendapat informasi A1, harus dipastikan karena sisa waktu yang ada sangat singkat,” pinta dia.

Ia juga meminta KPU Banjar untuk bisa mengkondisikan agar tidak ada uephoria yang berlebihan dari paslon yang mengklaim kemenangan padahal belum ada pengumuman resmi dari KPU.

”KPU diminta untuk mengkoordinasikan pertemuan dengan paslon, bahwa nanti tidak akan mendeklarasikan kemenangan sebelum pengumuman resmi,” harap dia.

Sementara itu, Dandim 1006 Martapura Letkol Arm Siswo Budiarto menyatakan pentingnya kesiapan yang harus dilakukan. Ia memastikan rencana atau jadwal pendistribusian logistik ke 20 kecamatan yang ada. Dengan demikian pihaknya bisa mengawal pendistribusian ke tempat tujuan dengan aman.

”Hari ini kami akan lakukan pantauan ke Paramasan, bagaimana rutenya di sana, sehingga kami bisa memberitahukan kepada KPU, untuk meyakinkan logistik tersebut sampai pada waktunya,” ucap dia. 

Selain itu ia juga memastikan komunikasi yang lancar ke 20 kecamatan, karena informasi yang kurang pasti atau lambat bisa menyebabkan kerawanan dan kemungkinan ditunggangi oleh kepentingan lain.

Sementara itu Ketua Bawaslu Banjar Fajeri Tamzidillah mengungkapkan, dari 1.273 pengawas 146 orang di antaranya menunjukan hasil reaktif hasil dari rapid test beberapa waktu lalu. Padahal saat perekrutan para pengawas tersebut tidak punya gejala sesuai dengan persyaratan yang ada. Hal ini lah yang menjadi kendala yang dihadapi pihaknya saat ini, karena untuk melakukan test swab terbentur dengan masalah dana.

“Pengawas tersebut baik berasal dari kabupaten, kecamatan maupun desa, kalau mereka harus menjalani swab, kami tidak punya dana, padahal teman-teman di kecamatan banyak yang bertanya, kapan kami akan diswab, mudah-mudahan ada dukungan dari tim gugus tugas dan bisa di akomodir,” ungkap dia.

Menyikapi hal ini, Sekda Banjar H. M. Hilman menyatakan hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan akan segera mengkoordinasikan dengan Dinas Kesehatan.

“Kepada pengawas yang reaktif bisa melakukan isolasi mandiri, dan swab test akan dilakukan melalui petugas puskesmas,” imbau dia.

Sementara untuk memudahkan komunikasi antara Forkopimda, KPU dan Bawaslu, Sekda Banjar menyatakan siap akan membuat grup whatsApp, sehingga jika ada perkembangan terkini bisa diketahui langsung untuk ditanggulangi bersama. (MC Kab. Banjar/Agusoke/Ronny)