Jakarta, infoPublik
– Pemerintah Kabupaten Banjar memperoleh penghargaan dari Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) Republik Indonesia, atas prestasinya mendapat predikat
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 5 kali berturut-turut. Penghargaan
diterima langsung oleh Bupati Banjar, H Khalilurrahman saat Rapat Kerja
Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun
2018 dengan tema "Pengelolaan Keuangan Negara yang Sehat untuk Indonesia
Kuat" yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharan
Negara (DJPBN) di Dhanapala Auditorium, Kementerian Keuangan Jakarta
Pusat, Kamis (20/09).
Pada Rakernas kali ini, Pemerintah Pusat memberikan penghargaan
kepada Pemerintah Kabupaten Banjar beserta 92 entitas lain termasuk
sejumlah Kementerian Negara, Lembaga Negara dan Pemerintah Provinsi,
Kota serta Kabupaten).
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bersyukur setiap tahun
pengelolaan keuangan negara dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik
atau good governance terus mengalami perbaikan.
Untuk memperoleh opini WTP tersebut, ujarnya, tak semata-mata ditentukan oleh penyajian laporan keuangan yang memiliki kualitas dan memiliki informasi atau berkecukupan pengungkapan namun juga harus ditopang oleh efektivitas sistem Pengendalian internal yang memadai.
Untuk memperoleh opini WTP tersebut, ujarnya, tak semata-mata ditentukan oleh penyajian laporan keuangan yang memiliki kualitas dan memiliki informasi atau berkecukupan pengungkapan namun juga harus ditopang oleh efektivitas sistem Pengendalian internal yang memadai.
Sri Muyani meminta Pemerintah daerah termasuk Kabupaten Banjar makin meningkatkan kualitas laporan keuangannya.
"Di kesempatan ini saya memberikan apresiasi penghargaan kepada
seluruh Kementerian lembaga dan pemerintah daerah yang mendapatkan opini
terbaik," ujarnya di hadapan para kepala daerah seluruh Indonesia.
Dia meminta pimpinan lembaga dan jajarannya serta pemerintah daerah
memiliki komitmen untuk terus memperbaiki tata kelola dan kualitas
pengelolaan keuangan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dalam rangka
terus meningkatkan transparansi akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintah.
Pemerintah Daerah yang mendapatkan opini WTP memiliki korelasi dengan kinerja pembangunannya dengan tujuan menunjang gerakan rakyat, meningkatkan keadilan, mengurangi kemiskinan memperbaiki kualitas sumber daya manusia, mengurangi pengangguran dan mengurangi kesenjangan.
Pemerintah Kabupaten Banjar memperoleh penghargaan karena penilaian pengelolaan keuangannya mendapat opini WTP sejak 2013 hingga 2017.
Pemerintah Daerah yang mendapatkan opini WTP memiliki korelasi dengan kinerja pembangunannya dengan tujuan menunjang gerakan rakyat, meningkatkan keadilan, mengurangi kemiskinan memperbaiki kualitas sumber daya manusia, mengurangi pengangguran dan mengurangi kesenjangan.
Pemerintah Kabupaten Banjar memperoleh penghargaan karena penilaian pengelolaan keuangannya mendapat opini WTP sejak 2013 hingga 2017.
Bersama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten
Balangan, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Hulu Sungai Selatan dan Kota
Banjarmasin. Menurut Sri Mulyani, pemerintah daerah yang memperoleh
penghargaan, rata-rata kinerjanya dalam beberapa sisi pertumbuhan
ekonominya lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional.
Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang memperoleh opini WTP atas laporan keuangannya masing-masing. Untuk tahun 2017, K/L yang memperoleh opini WTP meningkat menjadi 79 K/L (73 K/L di tahun 2016), serta Pemerintah Daerah meningkat menjadi 411 Pemda (374 di tahun 2016). Peningkatan ini merupakan salah satu indikator adanya upaya sungguh-sungguh dari pemerintah, untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara sebagai fondasi kuat untuk mewujudkan mencapai Indonesia yang mandiri dan berdaya saing.
Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang memperoleh opini WTP atas laporan keuangannya masing-masing. Untuk tahun 2017, K/L yang memperoleh opini WTP meningkat menjadi 79 K/L (73 K/L di tahun 2016), serta Pemerintah Daerah meningkat menjadi 411 Pemda (374 di tahun 2016). Peningkatan ini merupakan salah satu indikator adanya upaya sungguh-sungguh dari pemerintah, untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan negara sebagai fondasi kuat untuk mewujudkan mencapai Indonesia yang mandiri dan berdaya saing.
Bupati H Khalilurrahman usai menerima penghargaan menyatakan
bersyukur atas raihan prestasi wilayahnya dalam mengelola keuangan.
Bupati yang kemarin disertai Sekda Banjar H Nasrunsyah, Kepala Badan
Keuangan dan Aset Daerah, Ahmad Zuldaini menyatakan penghargaan kepada
jajarannya, serta bertekad untuk mempertahankan prestasi opini WTP.
Rakernas kemarin juga dihadiri oleh Mendagri Tjahyo Kumolo dan
talkshow yang menghadirkan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian,
dan sejumlah tokoh nasional lain sebagai pembicara. (MC. Kominfo.
Kab.Banjar/Hendi/Dani)
Post A Comment:
0 comments: