Martapura,
InfoPublik – Pemkab Banjar menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah serta Dana Desa (TKDD) Tahun 2020.
DIPA
dan TKDD tersebut, diserahkan langsung Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin
Noor, di Gedung KH Ideham Khalid Perkantoran Setda Provinsi Kalimantan Selatan,
Banjarbaru, Rabu (27/11/2019) pagi.
Pada
penyerahan tersebut dihadiri Bupati dan Wali kota se-Kalimantan Selatan, serta
kepala Lembaga/kementerian dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah. Dikesempatan
tersebut Pemerintah Kabupaten Banjar dihadiri langsung oleh Bupati Banjar, H
Khalilurrahman yang menerima DIPA dan TKDD 2020.
Gubernur
Sahbirin Noor mengatakan terselenggaranya penyerahan DIPA dan TKDD Tahun 2020
merupakan cerminan dari keinginan bersama, agar pelaksanaan pembangunan dan
pencairan anggaran tahun 2020 nanti dapat berjalan tepat waktu serta sesuai
target yang telah ditetapkan.
“Hal
ini sangat penting untuk kita perhatikan, dengan demikian maka pelayan kepada
masyarakat bisa berjalan lebih baik dan manfaat pendanaan pembangunan dapat
segera dirasakan langsung oleh masyarakat,” ucap Sahbirin Noor.
Menurut
Paman Birin, Presiden Joko Widodo meminta penggunaan anggaran harus memberikan
manfaat yang optimal dan seluas-luasnya bagi masyarakat.
“Selain
itu perlu juga diperhatikan agar penggunaan dana APBN nanti dapat dijaga efektivitas
dan akuntabilitasnya. Terus perbaiki dan tingkatkan tata kelola keuangan mulai
dari perencanaan hingga pertanggung jawaban dengan tidak menyalahgunakan
anggaran,” ungkap Paman Birin sapaan Gubernur Kalsel
Paman
Birin mengatakan DIPA dan Alokasi TKDD 2020, yang dikelola Satuan Kerja
Vertikal dan Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah Rp
27,715 triliun. Menurutnya, jumlah itu terbagi atas DIPA Kementerian/Lembaga
Rp9,221 triliun dan dana transfer ke daerah Rp 18,494 triliun.
Ada
lima prioritas kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk melaksanakan
pembangunan Tahun 2020. Program prioritas pembangunan kualitas SDM, percepatan
pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi,
transformasi ekonomi serta percepatan reformasi birokrasi.
Selanjutnya,
komitmen dan dukungan yang kuat dari pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengelola
program pembangunan yang telah direncanakan.
Jadikan
APBN dan APBD sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan
masyarakat. Bergerak bersama mewujudkan cita-cita untuk memajukan banua
(daerah), bangsa dan negara.
Sementara
Bupati Banjar mengatakan Kabupaten Banjar memiliki wilayah yang sangat luas dan
sangat jauh, ada 20 kecamatan dan kemudian luas wilayah hampir 5.000 km
memerlukan infrastruktur dan dana yang besar.
“Kalau
mengharap dana dari pemerintah daerah dan pusat masih belum mencukupi maka dari
itu akan dicarikan dak dan secepatnya dilelang dengan alokasi sebanyak 50%,”
ucap Bupati Banjar.
Post A Comment:
0 comments: