Martapura,InfoPublik - Bertempat di Aula Barakat
Martapura dilaksanakan Penandatangan Komitmen Bersama antara Bupati Banjar,
Ketua DPRD Banjar, Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan dan Kepala SKPD
Lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar tentang Penerapan Aplikasi SIMDA Integrated
dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Banjar sekaligus
Panandatanganan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani (WBBM) antara
Bupati Banjar, Sekda Banjar, Inspektur Kabupaten Banjar, Kepala Disdukcapil,
Direktur RSUD Ratu Zalecha, Kepala Dinas Tanaman Modal PTSP, Senin (30/12/2019) pagi.
Herman
Hermawan, Kepala BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan menjelaskan, BPKP
mengintegrasikan beberapa kegiatan siklus penganggaran mulai dari perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
"Kami
berupaya untuk terus memberikan manfaat, Kami hanya mengintegrasikan
beberapa kegiatan yang memang siklus penganggaran dari mulai perencaaan,
penganggaran sampai dengan pelaksanaan yang ujungnya pertanggungjawaban berupa
SAKIP," ujarnya.
"Kami
sangat mendukung Kabupaten banjar yang memang sudah sangat luar biasa, semoga
menjadi panutan, Kami siap mengawal bapak ibu sekalian dan berharap kalau ada
yang kurang mengerti tentang Simda, kedepannya akan dibina dan dapat menjadi
partner strategis" harapnya.
Bupati
Banjar H. Khalilurrahman mengatakan, menyambut baik dan mengapresiasi dua
penandatanganan komitmen sekaligus yakni tentang penerapan aplikasi Sistem
Informasi Manajemen Daerah Terintegrasi (Simda Integrated) dan Pembangunan
zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan
melayani.
"Penandatanganan
komitmen ini sebagai wujud upaya kita bersama dalam menjalankan amanat dari
Undang-undang No. 23 Tahun 2014 pasal Pasal 391 dan Pasal 395 dan Peraturan
Pemerintah No.12 Tahun 2019 serta Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018
yang bertujuan untuk melihat konsistensi perencanaan dan penganggaran agar
target yang sudah direncanakan dapat tercapai dan tersedia penganggarannya
melalui program dan kegiatan yang tepat sasaran," tuturnya.
"Hadirnya
Simda Integrated diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan antara proses
perencanaan dan penganggaran yang belum konsisten dan dapat membantu Pemerintah
daerah dalam menerapkan sistem perencanaan pembangunan daerah secara transparan
dan obyektif hingga terwujud tata kelola pemerintah yang baik,"harapnya.
Pendatangan
komitmen ini adalah salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Banjar
dalam mewujudkan visi kelima yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik, bersih dan amanah. (MC-Kominfo-Kab.Banjar/Rfh/Dsy).
Post A Comment:
0 comments: