MPP Kabupaten Banjar Akan Semakin Mudah Diakses

Yogyakarta, Infopublik – Kepala Bappeda Litbang Banjar Hj. Galuh Tantri Narindra, Kepala DPMPTSP Hj. Ida Pressy serta  Kabid Perekonomian Bappedalitbang Santi Nurlaela, turut berhadir dalam  acara Forum Koordinasi dan Konsultasi  bidang Peningkatan Pelayanan Publik yang dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur (Kominfotur) Kemenko Polhukam Marsda TNI Rus Nurhadi Sutedjo di Hotel Tentrem Yogyakarta, Kamis (05/03/2020).

Kemenko Polhukam memilih Provinsi D.I. Yogyakarta sebagai tempat pelaksanaan FKK kali ini karena sebagai salah satu daerah yang memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) dengan pelayanan yang cukup efektif dan baik.

Dalam forum ini, Tantri yang juga sekaligus sebagai Ketua Tim Percepatan MPP Barokah Kabupaten Banjar melalui media sosialnya mengatakan bahwa Kabupaten Banjar akan menjadi kabupaten pertama di Kalsel yang ber-MoU terkait peningkatan pelayanan publik melalui MPP.

“Insya Allah pada 10 Maret 2020, Bupati Banjar akan menandatangani nota kesepahaman atau MoU dengan Kemenpan RB di Jakarta, dan kita akan terus berbenah untuk lebih baik dalam memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat,” terangnya.

Forum kali ini mengangkat tema 'Percepatan Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Melalui Mal Pelayanan Publik Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik'. Tema ini menjadi penting dan layak mendapat perhatian serius, mengingat pelayanan negara terhadap warga negaranya merupakan amanat yang tercantum dalam UUD 1945 dan diperjelas kembali dalam UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Marsda TNI Rus Nurhadi Sutedjo dalam sambutannya mengatakan berdirinya pelayanan terpadu generasi ketiga, yaitu Mal Pelayanan Publik (MPP), merupakan langkah pembaharuan bagi sistem pelayanan publik di Indonesia. Mal Pelayanan Publik dianggap lebih progresif memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam satu gedung.

"Pelayanan MPP dikombinasikan dengan penggunaan teknologi informasi sebagai jawaban atas tantangan revolusi 4.0 yang saat ini sedang dihadapi dunia. Harapannya akan tersedia pelayanan publik yang lebih mudah diakses dan nyaman digunakan," ujarnya.

Ia juga menambahkan, generasi pertama layanan terpadu di Indonesia adalah Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) yang kemudian berevolusi menjadi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai generasi ketiga dapat memayungi PTSP tanpa mematikan pelayanan yang sudah ada sebelumnya, dalam hal ini peran PTSP justru diperluas sebagai motor penggerak MPP.

Narasumber yang dihadirkan dalam forum ini yakni, Asisten Deputi Pelaksanaan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wil. I Noviana Adriana dari KemenpanRB, Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama Sugiarto dari Kemendagri, dan Kepala DPMPPT Kab. Sleman Retno Susiati. (mc. banjar/briefda-ADB)